Hiruk pikuk soal UN (ujian nasional) setiap tahun selalu mendapat perlawanan dari masyarakat, tidak terkecuali dari kalangan dunia pendidikan sendiri. bentuk perlawanan tidak lagi hanya sebatas berwacana atau demo tetapi sudah masuk keranah hukum melalui gugatan ke Mahkamah Agung, tetapi sekalipun UN sampai digugat secara hukum dan MA memenangkan gugatan itu, tetap saja UN jalan terus.
Perjalanan UN memang tidak semulus EBTANAS, gugatan dan perlawanan dari masyarakat setiap tahun selalu bermunculan, mulai dari pelaksanaannya yang dianggap tidak jujur, pendistribusian naskah soal yang carut marut sampai kepada indikasi UN hanyalah sebuah proyek Kementerian Pandidikan dan Kebudayaan yang ujung-ujungnya “P” Sebenarnya jika pemerintah (Kemdikbud) mau sedikit saja membuka diri dan tidak bepikir pelaksanaan UN hanyalah sebuah proyek, bisa saja UN diselenggarakan tidak secara tertulis tetapi dilakukan secara online, toch,.. kemdikbud pernah punya pengalaman menyelenggarakan
MAJU PENDIDIKAN INDONESIA 